ASTALOG.COM – Meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah sepenuhnya merdeka. Kondisi negara pasca kemerdekaan masih tidak kondusif bahkan berkali-kali terjadi pergantian kabinet pemerintahan. Salah satu kabinet pemerintahan yang ada setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia adalah Kabinet Burhanuddin Harahap.
Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 12 Agustus 1955 dengan menjadikan Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan, dan Presiden Soekarno tetap sebagai kepala negara. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai.
Kabinet Burhanuddin Harahap didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena kaum Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi.
Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.
PROGRAM KERJA KABINET BURHANUDDIN HARAHAP
- Mengembalikan kewibawaan moral Pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
- Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
- Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
- Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
- Memberantas korupsi.
- Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- Mengembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.
Meskipun program kerja di atas terlihat cukup praktis dan tidak banyak, namun selama masa pemerintahan kabinet ini berlangsung, program kerja yang terlaksana hanya sebagian besar saja mengingat kabinet ini berlangsung singkat, hanya sekitar 6,5 bulan saja. Program kerja yang belum terlaksana itu adalah pengembalian wilayah Irian Barat ke dalam wilayah negara Indonesia. Meskipun begitu, program kerja ini tetap dilanjutkan pelaksanaannya dan berhasil di masa pemerintahan Kabinet Kerja III yang berlangsung pada tanggal 1 Mei 1963.
Sementara itu, program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yang terlaksana dengan sangat baik adalah:
- Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi.
- Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR.
- Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.
BERAKHIRNYA KABINET BURHANUDDIN HARAHAP
Meskipun kabinet Burhanuddin Harahap hanya memerintah selama 6,5 bulan saja, tetapi banyak keberhasilan dan kesuksesan yang didapatkan. Sebenarnya kabinet ini telah berusaha untuk menjalankan sistem pemerintahan yang kompak dan utuh, serta tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet.
Selain itu, selama masa pemerintahannya, juga tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Sebaliknya, kelompok oposisi seperti PNI dan sebagainya juga tidak terlalu berusaha untuk menjatuhkan kabinet. Jadi bisa dikatakan bahwa selama kabinet ini berlangsung, sistem pemerintahan yang dijalankannya sudah baik.
Hanya saja, Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Moh. Hatta. Jadi, setelah hasil pemungutan suara dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.
