ASTALOG.COM – Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah intemasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.
Pada dasarnya perundingan ini dilaksanakan atas usul dewan PBB dan KTN (Komisi Tiga Negara. Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia ) yang menginginkan upaya perdamaian dan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda yang sedang mengalami pertikaian karena keengganan belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Isi Perjanjian Renville.
Belanda masih berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan terhadap Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.
Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
Republik Indonesia bakal menjadi negara tahap dari RIS
Sebelum RIS terbentuk, Belanda bisa menyerahkan sebagain kekuasaannya terhadap pemerintahan federal sementara.
Pasukan republik Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong merupakan daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.
- Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.
- Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya sebab grais Van Mook terpaksa wajib diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.
- Pihak republik Indonesia wajib luar biasa seluruh pasukanya yang berda di derah kekuasaan Belanda serta kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.
- Penandatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:
- Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit serta dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.
- Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin republic Indonesia yang mengdampakkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin sebab dianggap menjual negara terhadap Belanda.
- Perekonomian Indonesia diblokade dengan cara ketata oleh Belanda
- Indonesia terpaksa wajib luar biasa mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.
- Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan republic Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, semacam; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, serta Negara jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag)
Pelanggaran Belanda Terhadap Perjanjian Renville.
Perundingan politik antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan guna melaksanakan Persetujuan Renville. Akan tetapi perundingan itu tidak memperoleh hasil, karena sikap pendinian kedua pihak sangat bertentangan. Pihak Belanda yang merasa kedudukannya makin kuat selalu berusaha mendiktekan kemauannya. Tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Kabinet Hatta) Iebih dulu. Belanda melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Di Jakarta pada bulan Maret, 1948 Belanda membentuk Pemerintah Federal Sementara. Van mock diangkat menjadi Presidennya
2. Membenuk Negara-boneka sebanyak-banyaknya di daerah-daerah yang berhasil diduduki/kuasai.
Negara-Negara Boneka Yang Berhasil Di Bentuk Belanda
Adapun Negara-boneka yang berhasil dibentuk ialah:
- Negara Madura dengan Cakraningrat sebagai Presiden (februari, 1948).
- Negara Pasundan dengan Wiranatakusuma sebagai WaIi Negara (April, 1948). Negara Pasundan yang lama di bawah pimpinan Surya Kartalegawa dianggap tidak memadai.
- Negara Sumatra -Selatan dengan Presiden Abdul Malik.
- Negara Jawa- Timur dengan Presiden Kusumonegoro.
