ASTALOG.COM – Sistem Pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem yang berdasarkan konstitusi dan tidak absolut atau lebih kepada kekuasaan yang tidak sewenang-wenang karena memang kini Indonesia menganut asas demokrasi sebagai landasan hukum dan politiknya.
Pemerintahan Republik Indonesia, berubah-ubah menurut bergantinya Presiden. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi dan bergantinya presidenpun menjadikan sistem Pemerintahan Republik Indonesia semakin jauh bergeser dari teori yang mengatakan bahwasannya sistem politik kita dalah Pancasilais.
Mulai dari Presiden Suharto yang menjadikan sistem Pemerintahan Republik Indonesia menjadi sistem politik Pancasilais-otoriter yang sangat absolut. Lalu beralih pada Bapak Habibie yang mungkin sistem politik yang dipakai tidka terlalu signifikan karena memang menjabat kurang lebih hanya skeitar satu tahun pemerintahan. Pelepasan Timor-timur mungkin menuai pro kontra namun dengan kebijakan Presiden Habibiee tersebut beliau sudha mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk bangsanya.
Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.
Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil.
Sistem Pemerintahan Jokowi
Tahun 2014 lalu memasuki masa Pemerintahan Jokowi dan JK, Presiden Jokowi melakukan beberapa tindakan cerdas dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, antara lain;
Petama: Jokowi mencoba untuk tidak lagi fokus pada koalisi partai IH maupun koalisi MP dan si ular kepala dua Demokrat, tetapi Jokowi mencoba menekankan koalisi terhadap rakyat, ini merupakan eksperimen politiknya Jokowi yang tidak asing lagi dilakukannya, bahkan kali ini lebih dipertajam, yang demikian itu akan berpeluang menjadi kekuatan besar kepemimpinannya, yang disebut koalisi terhadap rakyat
Kedua: Pemerintahan Jokowidodo tetap memprioritaskan program-program pro-rakyat, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
Ketiga: Pemerintahan Jokowi harus memegang teguh pernyatannya, agar kabinet Jokowi bukanlah kabinet koalisi atau kabinet bagi-bagi kursi yang memberatkan pemerintahan. Jokowi harus konsisten, bahwa pembentukan Kabinet yang dijanjikan mengutamakan menteri-menteri dari kalangan professional. Bila konsistensi dapat dipegang, maka akan muncul dukungan dari sermua kalangan baik dari pro koalisi IH, maupun pro koalisi MP.
Keempat: Kerja sama dengan koalisi MP maupun Demokrat tetap perlu dilakukan dengan bijaksana, hal itu mengingat sistem pemerintahan di Indonesia tidak secara murni menganut sistem presidensial, akan tetapi sesekali waktu juga menerapkan sistem parlementer. Peluang kerja sama antara Jokowi dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta masih memungkinkan terbuka lebar setelah pelantikan Jokowi-JK, namun dengan ramuan-ramuannya yang berbeda, artinya Jokowi tidak lagi orang partai, Jokowi bukan lagi PDIP atau koalisi IH, tetapi Jokowi koalisi rakyat , yang berpihak kepada semua rakyat di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, mulai dari si Naya, si Suta, Iyem, baik yang berasal dari pendukungnya MP, Demokrat, maupun pendukung IH.
Kelima: Pemerintahan Jokowi harus tetap merangkul kepala daerah tanpa memandang partai pengusung jika pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diganti dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya seruan nurani akan melampui batas sempit partai yang sedang diskenariokan oleh segelintir elit politik. Sifat orang Indonesia tidak fanatik secara politik, sifat-sifat kerakyatannya masih lebih menonjol. Misalnya Ridwan Kamil atau Bima Aria, dan masih banyak lagi kepala daerah yang lebih condong kepada kepentingan rakyat, dari pada untuk segelintir orang tertentu.
Keenam: Pemerintahan Jokowi harus selalu menjalin silahturahmi politik, bukan sebagai petugas partai, tetapi merupakan komunikasi antara Pemerinta RI dengan petinggi partai-partai politik, terutama yang mempunyai basis masa cukup besar, seperti PAN, PPP, bukan dalam rangka koalisi, tetapi dalam rangka kepentingan bangsa dan Negara (Pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dengan presiden terpilih Jokowidodo, intensif dilakukan).
Ketujuh: Pemerintahan Jokowi harus Jaga stabilitas Negara, salah satunya adalah dengan meningkatkan komunikasi politik dan komunikasi budaya dengan melibatkan seluruh unsur pendukung stabilitas, ABRI, POLRI, Agamawan, Budayawan, Tokoh Masyarakat setempat, dalam kerangka ke-Bhinneka Tunggal Ika yang pelaksanaannya diselaraskan dengan semangat otonomi daerah. Memberikan peningkatan kesejahteraan kepada para abdi Negara yang bertugas jauh diperbatasan.
Kedelapan: Jokowidodo harus dapat mendorong PDI-P, khususnya kepada struktural pengurus pusat partai dan kader-kadernya yang potensial, agar mampu menjadi motor penggerak untuk mencairkan ketegangan politik di parlemen. PDI-P harus terus didorong melakukan lobi politik agar keluar dari zona pengkubuan, mengoptimalkan lobi dan komunikasi dengan seluruh anggota DPR dari lintas fraksi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga ia sarankan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, komunikasi terbuka pasti semuanya jadi cair.
Kesembilan: Mempertahankan gaya dan sifat kepemimpinan Jokowidodo, sebagai seorang yang merespon dengan gaya lembut tidak meledak-ledak, selau menerima kritik pedas dengan senyuman, selalu memberi petunjuk kepada bawahannya denangan sabar, memaafkan merelakan walau dihina dicaci-maki, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan jujur.
