ASTALOG.COM – Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, tercatat salah satu peristiwa penting, yaitu pembebasan Irian Barat dari tangan pemerintah Belanda yang masih ingin menguasai salah satu wilayah Indonesia meski saat itu Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Meski sidang Konferensi Meja Bundar (KMB) telah dilaksanakan dan menghasilkan salah satu keputusan, yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan wilayah Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Keadaan ini akhirnya melatarbelakangi timbulnya perjuangan melalui jalur diplomasi dan konfrontasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda untuk Irian Barat.
LATAR BELAKANG PERJUANGAN DIPLOMASI
Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan pemerintahBelanda, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah perjuangan diplomasi yang dilakukan secara bilateral, baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia internasional. Jalur diplomasi atau perundingan pertama kalinya dilakukan pada masa pemerintahan kabinet Natsir di tahun 1950, meski berakhir dengan kegagalan bahkan pemerintah Belanda memasukkan wilayah Irian Barat dalam wilayah kerajaannya secara sepihak di tahun 1952.
Hal ini juga berlanjut di masa kabinet Sastroamidjojo dengan melakukan diplomasi internasional dengan membawa masalah Irian Barat pada forum PBB namun tidak membawa hasil. Lalu pada masa kabinet Burhanuddin, diplomasi masih terus dilakukan namun pemerintah Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia – Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia – Belanda.
Perjuangan diplomasi tidak berhenti sampai disitu karena pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara di Asia – Afrika, dan hal ini membawa hasil yang positif, antara lain:
- Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor, 5 negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
- Dalam Konferensi Asia – Afrika, para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun sayangnya, perjuangan diplomasi ini tidak membawa hasil sehingga hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda semakin memanas.
LATAR BELAKANG PERJUANGAN KONFRONTASI
Karena perjuangan melalui jalur diplomasi tidak membawa hasil, maka akhirnya pemerintah Indonesia mengubah bentuk perjuangannya menjadi konfrontasi, apalagi saat itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda telah memanas. Hingga tahun 1957 Belanda tetap menduduki Irian Barat, sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk meningkatkan perjuangannya melalui jalur konfrontasi dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat.
Aksi ini dilakukan di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 antara lain:
- Nederlandsche Handel Maatschappij N.y. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara)
- Bank Escompto di Jakarta
- Perusahaan Philips dan KLM
Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Dengan semakin tegangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Belanda saat itu, maka dalam sidang umum PBB di tahun 1961, masalah ini kembali diperdebatkan. Lalu Sekretaris Jenderal PBB saat itu, yaitu U Thant menyarankan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker lalu mengusulkan agar pihak pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya, pemerintah Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat, bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap pemerintah Belanda tersebut maka tindakan pemerintah Indonesia dan politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi di segala bidang.
