ASTALOG.COM – Ada beberapa sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara yang ada di dunia ini, salah satunya adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemerintahan parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem pemerintahan parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen. Hal ini sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sejauh ini, sistem pemerintahan parlementer mendapat lebih banyak pujian dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya hanya pada seringnya mengarah pada jalannya sistem pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem pemerintahan parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai kepala negara meski lebih bersifat seremonial saja. Namun beberapa sistem pemerintahan parlementer juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kekuasaan sebagai kepala negara sehingga memberikan keseimbangan dalam sistem pemerintahan ini.
CIRI-CIRI UMUM SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
- Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden/Raja.
- Kekuasaan eksekutif Presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan Raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- Perdana Menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
- Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.
KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
- Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
