Hasil Perjanjian Renville

ASTALOG.COM – Pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, terjadilah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Kapal perang milik Amerika Serikat sebagai pihak yang netral ini dinamakan USS Renville yang kala itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sebenarnya perundingan ini mulai berlangsung sejak 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) atau Committee of Good Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tokoh yang menjadi delegasi tiap negara itu adalah:

1. Amir Syarifuddin Harahap (Perdana Menteri) dari Indonesia.
2. Kolonel KNIL Abdul Kadir Widjojoatmodjo dari Kerajaan Belanda.
3. Frank Porter Graham dari Amerika.

ISI POKOK PERJANJIAN RENVILLE

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang segera harus dibentuk.
2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negeri Belanda dalam UNI Indonesia – Belanda.
3. Republik Indonesia merupakan negara-bagian dan RIS.
4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada suatu Pemerintah federal sementara.
5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah pendudukan harus ditarik ke daerah Republik Indonesia Serikat.
6. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
7. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
8. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

HASIL PERJANJIAN RENVILLE

Setelah perjanjian Renville ditandatangani oleh para delegasi tersebut, maka perjanjian inipun menimbulkan hasil pejanjian yang bisa dilihat dampaknya, seperti:

• Sebagai hasil Perjanjian Renville, pihak Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka.
• Tidak semua pejuang Republik Indonesia yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Perjanjan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda.
• Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo yang menolak jabatan sebagai Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, menganggap negara Indonesia telah kalah dan bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
• Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
• Pasukan dari Resimen 40/Damarwulan, bersama batalyon di jajarannya, seperti Batalyon Gerilya (BG) VIII Batalyon Gerilya (BG) IX, Batalyon Gerilya (BG) X, Depo Batalyon, EX. ALRI Pangkalan X, serta Kesatuan Kelaskaran, dengan total pengikut sebanyak tidak kurang dari 5000 orang, juga hijrah ke daerah Blitar dan sekitarnya. Resimen 40/Damarwulan ini kemudian berubah menjadi Brigade III/Damarwulan, dan batalyon-nya pun berubah menjadi Batalyon 25, Batalyon 26, dan Batalyon 27.
• Setelah keluarnya Surat Perintah Siasat No I dari PB Sudirman yang mengharuskan semua pasukan hijrah pulang dan melanjutkan gerilya di daerah masing-masing, pasukan Brigade III/Damarwulan, di bawah pimpinan Letkol Moch Sroedji ini, melaksanakan Wingate Action dengan menempuh jarak kurang lebih 500 kilometer selama 51 hari.