ASTALOG.COM – Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Ada beberapa definisi mengenai sistem politik, diantaranya :
– Menurut Almond, Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.
– Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik terbagi atas 5 definisi sesuai dengan komponen yang dimilikinya yaitu:
1. Sistem politik sebagai kultur, yaitu nilai-nilai (values), sikap sikap (attitudes), orientasi (orientation), mitos (myths) dan kepercayaan (beliefs) yang relevan terhadap poltik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
2. Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
3. Sistem politik sebagai Kelompok (The political system as a group) yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur struktur politik.
4. Sistem politik sebagai kepemimpinan (The political system as leadership) bahwa individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai nilai.
5. Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.
– Menurut Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan – hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang.
– Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).
Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:
– Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda
– Negara berdasarkan atas hukum
– Pemerintah berdasarkan konstitusi
– Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
– Pemerintahan mayoritas
– Pemilu yang bebas
– Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
Interaksi Politik.
Interaksi adalah proses dimana kemampuan berpikir dikembangkan dan diperlihatkan yang tidak hanya selama sosialisasi dan memperbesar kemampuan berpikir tetapi pemikiran membentuk proses interaksi. Interaksi politik adalah hubungan yang saling mempengaruhi (influence) dan menekan (pressure) kekuatan politik dalam dan luar institusi DPR RI.
Politik interaksi juga dapat diartikan bentuk saling mempengaruhi hubungan antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Misalnya pressure group, interest group, elit politik, dan pendapat umum (public opinion). Interaksi politik juga dapat didefenisikan interaksi politik yang terjadi dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) oleh anggota legislatif di DPR RI, anggota Pansus 22, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku wakil dari pemerintah.
Kelompok kepentingan selalu ada beriringan dengan keberadaan negara atau pemerintahan yang ada. Bahkan, dalam sistem politik kerajaan sekalipun, kelompok kepentingan juga ada. Meski dalam kapasitas dan intensitas kegiatan yang minimalis, akibat represi kerajaan yang cenderung despotis. Kelompok kepentingan dalam sistem negara yang menganut demokrasi, seperti Indonesia, mendapatkan ruang yang cukup luas.
Namun, sayangnya, ruang ini kerap kali tidak digunakan secara efektif dan maksimal akibat benturan kepentingan pada kelompok kepentingan itu sendiri.
Gabriel A Almond dalam Interest Group and Interest Articulation-nya (Boston: Little Brown and Company, 1974), menyebutkan setidaknya ada empat kelompok kepentingan dalam kehidupan politik. Yaitu kelompok anomic, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional, kelompok asosiasional (lembaga-lembaga swadaya masyarakat)
Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.
