Pemerintahan yang transparan adalah dambaan setiap warga negara yang sadar akan haknya untuk bisa hidup makmur, sejahtera lahir dan batin.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “pemerintah” berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan kata “pemerintahan” adalah hal cara, hasil kerja memerintah dan mengatur negara dengan rakyatnya.
Komponen Pemerintahan
Dalam penyelenggaraan kepemerintahan di suatu negara, ada 3 komponen besar yang harus diperhatikan.
Peran dan fungsi komponen penyelenggaraan pemerintahan ini sangat berpengaruh dalam menentukan maju mundurnya pengelolaan Negara.
Ketiga komponene kepemerintahan itu antara lain:
a. Negara dan Kepemerintahan
Yaitu merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peran dan tanggungjawabnya adalah di bidang hukum, pelayanan publik, desentralisasi, transparansi umum dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, juga bertanggung jawab dalam penciptaan pasar yang kompetitif, membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.
b. Sektor swasta
Adlaah perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti di bidang industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor informal.
Peranannya adalah meningkatkan produktifitas, menyerap tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan negara, melakukan investasi dan pengembangan dunia usaha, serta memicu pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Masyarakat Madani
Merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan pelayan publik yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Dampak Pemerintahan yang Transparan
Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan transparan (terbuka), apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah.
Pemerintahan yang transparan memuat aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan yang baik dan transparan selalu berorientasi pada 2 hal, yaitu:
- Orientasi Ideal Negara
Orientasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demokratis dengan elemen legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang) kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat
- Pemerintahan yang Befungsi secara Ideal
Yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanisme politik serta administrasi yang berfungsi secara efektif dan efisien.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang transparan akan berdampak positif pada pelaksanaan pembangunan dan upaya mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan lembaga negara yang kuat, efektif dan efisien.
