ASTALOG.COM – Revolusi Industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa telah mendorong negara-negara Barat untuk melakukan penjelajahan samudera. Penjelajahan ini bertujuan untuk mencari daerah yang akan dijadikan jajahan.
Di daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai, para penjelajah melakukan eksploitasi besarbesaran terhadap sumber daya alam dan memasarkan hasil industri dari negaranya. Pada awal kedatangannya, para penjelajah yang menemukan daerah baru dan mendarat di suatu tempat, memperkenalkan dirinya sebagai pedagang. Mereka melakukan interaksi perdagangan dengan penduduk pribumi, bahkan di antara mereka ada pula yang mendirikan pemukiman (koloni).
Pada perkembangan selanjutnya, tanpa disadari oleh penduduk pribumi daerah itu oleh mereka dianggap sebagai daerah miliknya. Dengan leluasa mereka mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan yang ada di daerah baru itu. Dalam sistem politik, pendudukan, dan penguasaan suatu daerah oleh Negara lain disebut penjajahan atau istilah populernya disebut kolonialisme.
Proses kolonialisme yang selalu dihubungkan dengan imperialisme yang terjadi di beberapa kawasan, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika dipelopori oleh Inggris, kemudian disusul oleh Portugis dan Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Negara-negara tersebut mengirimkan para penjelajahnya untuk mengarungi samudera dan mencari jalan menuju ke Dunia Timur yang terkenal itu.
Definisi Kolonialisme
Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.
Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh sukses pasca-kolonialisme.
Peneori ketergantungan seperti Andre Gunder Frank, berpendapat bahwa kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke daerah pengkolonisasi, dan menghambat kesuksesan pengembangan ekonomi.
Pengkritik post-kolonialisme seperti Franz Fanon berpendapat bahwa kolonialisme merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi.
Kolonialisme di Indonesia
Atas usul Johan Van Oldenbarneveld dibentuklah sebuah perusahaan yang disebut Vereemigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 dan kemudian 1610 VOC diakui Pemerintah Nederlad sebagai pemerintahan di Ambon dan diangkatlah Gubernur Jendralnya Pieter Both sampai 1619. Tujuan pembentukan VOC tidak lain adalah menghindarkan persaingan antar pengusaha Belanda (intern) serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya (ekstern).
Pemerintah VOC diberi oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut:
1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Monopoli perdagangan
3. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
4. Mengadakan perjanjian
5. Menaklukkan perang dengan negara lain
6. Menjalankan kekuasaan kehakiman
7. Pemungutan pajak
8. Memiliki angkatan perang sendiri
9. Mengadakan pemerintahan sendiri.
Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia diangkatlan jabatan Gubernur Jenderal VOC antara lain: Pieter Both, merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610-1619 di Ambon. Kemudian digantikan oleh Jan Pieterzoon Coen 1619, merupakan Gubernur Jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta (Batavia). Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara memudahkan pelayaran ke Belanda.
Adapun cara-cara yang ditempuh pemerintah VOC dalam menjalankan roda pemerintahan antara lain:
1. Melakukan pelayaran hongi
2. Melakukan Ekstirpasi yaitu penebangan tanaman, milik rakyat
3. Perjanjian dengan raja-raja setempat terutama yang kalah perang wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan VOC. Penyerahan wajib disebut Verplichte Leverantien. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak, yang disebut dengan istilah Contingenten.
Pada pertengahan abad ke 18 VOC mengalamii kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. 31 Desember 1799, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi.
2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa.
3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak.
4. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan.
5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas.
