Kendala Dalam Mewujudkan Integrasi Nasional

ASTALOG.COM – Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat.

Namun hal ini juga menimbulkan masalah baru. Dengan wilayah dan budaya yang melimpah, tentu akan melahirkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

 

Nah, untuk itulah dilakukan suatu usaha yang disebut intergrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Apa saja kendala yang harus dihadapi guna mencapainya?

Pengertian Integrasi Nasional

 

Integrasi Nasional berasal dari 2 kata, yakni Integrasi dan Nasional. Integrasi ini berasal dari Bahasa Inggris (integrate) yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Kata Nasional itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris juga (Nation) yang berarti Bangsa.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi Nasional memiliki arti yang politis dan antropologis.

– Secara Politis

Integrasi Nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

– Secara Antropologis

Integrasi Nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat.

Syarat Integrasi

Adapula beberapa syarat keberhasilan Integrasi di dalam suatu negara, diantaranya ialah:

– Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya.
– Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman.
– Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

PELAJARI:  Prinsip Pengolahan Limbah Organik

Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut:

1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

Sementara faktor-faktor penghambat integrasi nasional diantaranya:

1. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
2. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.
3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
5. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

PELAJARI:  Landasan Hukum Impeachment di Indonesia

Kendala dan Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam integrasi nasional ini adalah adanya cara pandang yang berbeda tentang pola laku duniawi dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, masalah integrasi nasional ini pada prinsipnya bersumber pada perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini disebabkan karena perbedaan falsafah hidup yang banyak berpengaruh dalam proses sosialisasinya, maupun dalam pembentukan konsepsi nalarnya. Termasuk faktor dominan dalam pembentukan suasana kesenjangan ideologi ini adalah masalah agama, karena agama dipandang sebagai nilai hakiki sehingga kontrol sosial masyarakat agama cenderung lebih peka dan sring tajam.

Permasalahan kedua, permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, baik diantara penduduk pribumi maupun penduduk keturunan asing. Menurut Harsya Bachtiar, kelompok etnis atau suk –suku bangsa yang di daerah merupakan nation–nation pribumi yang telah terbentuk lama sebelum nation Indonesia diproklamasikan. Mereka memiliki ciri–ciri sendiri yang merupakan ciri–ciri suatu nation, memiliki kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, daerah teritorial sendiri dan perasaan solidaritas antara anggota–anggota warga masyarakat yang bersangkutan.

Permasalahan solidaritas yang tinggi menyebabkan nation–nation lama tidak bisa hilang walaupun telah tergabung dalam nation Indonesia yang baru. Hal ini yang menyebabkan bahwa masalah integrasi berbagai kelompok etnis merupakan masalah pokok bagi integrasi nasional Indonesia. Selain masalah etnis pribumi Indonesia juga menghadapi masalah integrasi warga negara keturunan asing. Karena mereka yang tergolong warga keturunan asing ini secara genitas masih memiliki hubungan dengan negara asalnya, maka mereka berusaha mengembangkan kebudayaan negara asalnya di Indonesia. Ini merupakan masalah baru bagi negara Indonesia. Dari segi kemungkinan memberontak untuk memperjuangkan satu wilayah sendiri, keturunan asing maupun peranakan membuat jarak yang tegas dengan kelompok pribumi. Ini juga masalah yang cukup rumit bagi kelancaran integrasi nasional secara utuh.

PELAJARI:  Langkah-Langkah yang Dilakukan Bangsa Indonesia Dalam Melengkapi Struktur Pemerintahan

Permasalahan ketiga, adalah masalah teritorial daerah yang seringkali berjarak cukup jauh. Terlebih, Indonesia yang berbentuk negara kepulauan dan merupakan arus lalu lintas dua benua dan dua samudera. Kondisi ini akan lebih mempererat rasa solidaritas kelompok etnis tertentu.

Permasalahan keempat, ditinjau dari kehidupan dan pertumbuhan Partai Politik. Permasalah politik di Indonesia berbengaruh pula dalam mencapai integrasi nasional. Charles Lewis Tylor dan Michael C. Hudson mencatat beberapa indikator pertentangan politik Indonesia yaitu, terjadinya demonstrasi, kerusuhan, serangan bersenjata, meningkatnya angka kematian akibat kekerasan politik, pemindahan kekuasaan eksekutif yang bersifat ireguler.

Di samping itu adanya partai–partai politik yang terikat oleh kepentingan–kepentingan promodial yang secara tidak langsung terikat oleh kepentingan daerah dan kelompok elite dan kelompok etnis tertentu. Hal ini sesuai dengan yang ditulis Prof. R. William Liddle dalam bukunya “Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesia Case Study”, bahwa integrasi nasional Indonesia mempunyai dua dimensi horisontal dimaksudkan untuk menunjuk perbedaan, agama, aliran, dan lain–lain, sedangkan dimensi vertikal dimaksudkan untuk menunjuk kesenjangan kelompok elite nasional dengan massa. Yang terakhir ini mengakibatkan partisipasi politik massa yang sangat kecil.