ASTALOG.COM – Wilopo menjadi menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada kabinet WILOPO, beliau lahir di Purworejo tanggal 21 oktober 1908. Masa jabatannya yaitu 03 April 1952 – 29 April 1952. Beliau adalah pemimpin Kabinet atas namanya sendiri, yaitu Kabinet Wilopo. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada tahun 1952 hingga 1953. Beliau juga merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri selama 25 Hari dalam periode kabinetnya, baru kemudian digantikan oleh Moekarto Notowidigdo. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri RI dengan periode tersingkat dalam sejarah Menteri Luar Negeri RI, seperti dilansir dari laman Wartasejarah.blogspot.co.id.
Sebelum menjadi Perdana Menteri RI dan Menteri Luar Negeri RI, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Muda Perburuhan dalam Kabinet Mr. Amir Syarifuddin periode pertama dan juga dalam Kabinet Mr. Amir Syarifuddin periode kedua, pada tahun 1947 hingga 1948. Beliau kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949–1950, setelah rehat sementara dari jabatan pemerintahan.
Pada tahun 1951 hingga 1952 beliau diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sukiman dan kabinet Suwiryo. Setelah itu beliau menjabat sebagai Mentri luar negeri RI selama 25 Hari pada tahun 1952 dan juga berperan sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet yang dinamakan dengan nama dirinya. Pada tahun 1955–1959, beliau menjabat sebagai Ketua Konstituante dan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia periode 1968 –1978. Setelah itu beliau menjabat dalam jabatan terakhir dalam karirnya sebagai Anggota Komite Empat Tim Pemberantas Korupsi tahun 1970.
Terbentuknya Kabinet Wilopo
Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas:
1. PNI, dan Masyumi masing-masing terdiri empat orang
2. PSI dua orang
3. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia)
4. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
5. Parindra (Partai Indonesia Raya)
6. Partai Buruh
7. PSII masing – masing satu orang
8. Golongan tak berpartai tiga orang
Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
Susunan Kabinet Wilopo
1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo dari partai PNI
2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito dari partai Masyumi
3. Menteri Luar Negeri : Mr. Wilopo dari partai PNI
4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem dari partai Masyumi
5. Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Bowono IX
6. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiriadinata dari partai PSI
7. Menteri Penerangan : Mr. Arnold Mononutu dari partai PNI
8. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dari partai PSI
9. Menteri Petanian : Moh. Sardjan dari partai Masyumi
10. Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang dari partai PNI
11. Meneteri Perhubungan : Ir. Djuanda
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarta dari partai Katolik
13. Menteri Perburuhan : Ir. Iskandar Tedjasukmana dari partai Buruh
14. Menetri Sosial : Anwar Tjokroaminoto dari partai PSII
15. Menteri P & K : Prof. Dr. Bader Djohan
16. Menteri Agama : K.H Faqih Usman dari partai Masyumi
17. Menteri Kesehatan : Dr. Johanes Leimena dari partai Parkindo
18. Menteri Urusan Pegawai Negeri : R.P. Suroso dari partai Parindra
19. Menteri Urusan Umum : M.A. Pallaupessy dari partai Demokrat
Dari susunan Kabinet Wilopo ini NU sakit hati, karena mengusulkan agar menteri agama berasal dari NU dan diusulkan K.H Wahid Hasyim sebagai wakilnya. Tetapi yang terpilih K.H Faqih Usman dari Muhammadiyah. Lebih dari itu, di dalam tubuh Masyumi sendiri terjadi pergolakan hebat, karena NU tidak mendapatkan jatah menteri agama seperti yang diinginkan. Sementara menteri agama jatuh ke Muhammadiyah. Akibatnya, para petinggi NU di dalam Masyumi marah dan berniat keluar karena kursi menteri agama tidak diperoleh.
Program Kabinet Wilopo
Adapun program dari kabinet ini ditunjukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamananan. Sedang program luar negeri terutama ditunjukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia dengan Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas dan aktif menuju perdamaian dunia. Dalam melaksanakan pemerintahannya, ada enam program kabinet Wilopo, yaitu:
1. Organisasi Negara
a. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
c. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.
2. Kemakmuran
a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat.
b. Melanjutkan usaha perubahan agraria.
c. Usaha memperbaiki bidang pendidikan.
3. Keamanan
a. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta.
b. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
4. Perburuhan Memlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.
5. Pendidikan dan Pengajaran Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.
6. Luar Negeri
a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Nederland ( Belanda) atas dasar Unie-Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara.
c. Meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia secepatnya.
