ASTALOG.COM – Sejak tahun 1994, struktur organisasi PBB memiliki 5 bagian utama setelah sebelumnya 6 (Dewan Perwalian dihentikan operasinya di tahun 1994). Bagian-bagian utama dari struktur organisasi PBB ini menempati Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, sementara itu khusus untuk Mahkamah Internasional, bertempat di Den Haag, Belanda. Selain itu, lembaga-lembaga besar PBB lainnya berkantor di Jenewa, Wina, dan Nairobi, serta tersebar di seluruh dunia.
6 bahasa resmi yang berlaku di PBB dalam hal pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen adalah: Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Selain itu, Sekretariat PBB dan Dewan Keamanan PBB menggunakan 2 bahasa kerja, yaitu Inggris dan Perancis. Lalu Majelis Umum menggunakan 3 bahasa kerja, yaitu Inggris, Perancis, dan Spanyol. Editorial PBB manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana.
STRUKTUR ORGANISASI PBB
1. Majelis Umum
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari semua negara anggota PBB. Majelis Umum bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode 2 minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh Pimpinan Dewan. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan 2/3 suara dari seluruh anggota yang hadir.
2. Dewan Keamanan
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian, dan keamanan antar negara. Dalam hal ini, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan Keamanan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap, yaitu: Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap, yaitu: Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan.
3. Sekretariat PBB
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Selain itu, Sekretaris Jendereal juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih adalah mereka yang mampu menerapkan “standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas“.
4. Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional yang terletak di Den Haag, Belanda adalah badan peradilan utama PBB yang didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam PBB. Mahkamah Internasional mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Status Mahkamah Internasional mirip dengan pendahulunya yang merupakan lembaga konstitusional dan mengatur bidang peradilan.
5. Dewan Keamanan dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu 1 tahun, dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi 4 minggu. Sejak tahun 1998, ECOSOC telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari lembaga khusus PBB lainnya.
