ASTALOG.COM – Budaya demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, yaitu sekitar tahun 500 SM. Budaya demokrasi pada waktu itu telah dipraktikkan di kota-kota (polis) di Yunani Kuno. Apa sebenarnya budaya demokrasi itu?
Sementara itu, budaya otoriter adalah sistem politik terpusat dimana kekuasaan berada di tangan satu pihak saja. Apa saja kebaikan dan kelemahannya?
Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan penjelasan mengenai budaya demokrasi dan budaya otoriter.
Budaya Demokrasi
Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
Berdasarkan asal katanya, budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tercerminlah prinsip-prinsip demokrasi dalam budaya demokrasi.
Kebaikan Demokrasi
1. Melindungi kepentingan rakyat
Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.
Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi.
2. Berdasarkan prinsip kesetaraan
Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.
Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.
3. Stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan
Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik.
Dalam demokrasi perwakilan, wakil rakyat mendiskusikan masalah negara secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat.
Di bawah sistem monarki, elit kerajaan mengambil keputusan sesuai keinginannya sendiri. Sedangkan di bawah kediktatoran, diktator tidak melibatkan rakyat sama sekali dalam pengambilan keputusan.
4. Pendidikan politik kepada rakyat
Demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara.
Pada saat pemilihan umum, partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat.
5. Sedikit peluang revolusi
Karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan rakyat. Para wakil dipilih oleh rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat.
Jika mereka tidak bekerja dengan baik atau tidak memenuhi harapan rakyat, para wakil bisa saja tidak dipilih lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan cara ini, rakyat tidak perlu melakukan pemberontakan saat menginginkan perubahan.
6. Pemerintahan stabil
Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat.
Oleh karena itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain.
7. Membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik
Keberhasilan demokrasi terletak pada bertumbuhnya warga negara yang baik.
Demokrasi menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi, rakyat dilatih untuk memahami hak dan kewajiban mereka.
8. Berdasarkan opini publik
Pemerintahan demokrasi didasarkan pada keinginan publik dan tidak didasarkan pada ketakutan pada penguasa.
Demokrasi berdiri di atas konsensus, bukan pada kekuasaan; dengan warga negara memiliki kesempatan mengambil bagian aktif dalam pemerintahan.
Kelemahan Demokrasi
1. Lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas
Demokrasi tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan.
Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi dan korup bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara.
2. Pemerintahan oleh orang tidak kompeten
Demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu.
Segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang bodoh dan tidak kompeten.
3. Berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar
Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. Alam memberi setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda.
Faktanya, kemampuan tiap orang berbeda. Sebagian orang berani, lainnya pengecut. Sebagian sehat, yang lain tidak begitu sehat. Sebagian cerdas, yang lain tidak.
Kritik berpendapat bahwa akan bertentangan dengan hukum alam untuk memberikan status yang sama kepada semua orang.
4. Pemilih tidak tertarik pada pemilu
Pemilih tidak selalu menunaikan hak pilihnya sebagaimana seharusnya. Umum ditemukan tingkat partisipasi pemilih hanya berada pada kisaran angka 50 sampai 60 persen saja.
5. Menurunkan standar moral
Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Mereka sering menggunakan politik uang dan praktik bawah tangan lainnya agar terpilih.
Kekuatan otot dan uang bekerja bahu-membahu untuk memastikan kemenangan seorang kandidat.
Dengan demikian, moralitas adalah korban pertama dalam pemilu. Apa yang bisa diharapkan setelah moralitas dikorbankan?
6. Demokrasi adalah pemerintahan orang kaya
Demokrasi modern pada kenyataannya adalah kapitalistik. Pemilu dilakukan dengan uang. Para calon kaya membeli suara. Pada akhirnya, rakyat mendapatkan pemerintahan plutokrasi yang berbaju demokrasi.
Pada kondisi ini, orang kaya menguasai media untuk keuntungan mereka sendiri. Kepentingan pemilik modal bisa saja mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintah.
7. Penyalahgunaan waktu dan dana publik
Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang-undang. Banyak uang yang dihabiskan selama pemilu.
8. Tidak terjadi pemerintahan yang stabil
Ketika tidak ada partai yang manjadi mayoritas mutlak, pemerintahan koalisi harus dibentuk. Koalisi partai politik dengan pembagian kekuasaan hanya merupakan perkawinan semu.
Setiap kali terjadi benturan kepentingan, koalisi hancur dan pemerintahan runtuh. Dengan demikian, pemerintah stabil di bawah demokrasi bisa sulit dicapai.
9. Kediktatoran mayoritas
Demokrasi dikritik karena menjadi legitimasi kediktatoran mayoritas. Mayoritas diharuskan melindungi kepentingan minoritas tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian.
Mayoritas setelah mendapatkan kesuksesan saat pemilu terkadang melupakan minoritas dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri.
10. Pengaruh buruk dari partai politik
Partai politik merupakan dasar demokrasi. Partai politik bertujuan merebut kekuasaan dengan cara yang sah.
Namun terkadang, anggota partai politik lebih mendahulukan kepentingan partai dibanding kepentingan negara.
Budaya Otoriter
Budaya otoriter sendiri merupakan suatu sistem politik terpusat, misalnya: Presiden, presiden tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa karena semua kekuasaan dipegang penuh olehnya. Dia juga memegang kekuasaan legislatif yang mestinya dijalankan oleh parlemen, dan juga menjadi Hakim tertinggi atau Yudikatif yang seharusnya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Tidak ada pemilihan umum dimana rakyat bebas memilih atau menggantikannya.
Kebaikan Budaya Otoriter
– Presiden memiliki kekuasaan Penuh atas semua perintahnya.
– Tidak ada persamaan dan kebebasan politik.
– Sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan materil.
– Identitas bersama bersifat sacral dan ideology sebagai agama politik.
– Hubungan kekuasaan Monopoli , sentral tunggaldan non consensus ada pimpinan partai.
– Legitimasi kewenangannya totaliter ,doktriner dan paksaan.
Kelemahan Budaya Otoriter
– Tidak ada kebebasan Pers.
– Segala keputusan baik yudikatif atau pun legislative harus di tentukan oleh presiden.
– Legitimasi kewenangannya totaliter ,doktriner dan paksaan.
– Legitimasi kewenangannya totaliter ,doktriner dan paksaan.
