ASTALOG.COM – Krisis multidimensional merupakan gabungan dari berbagai, krisis. Krisis-krisis tersebut antara lain ekonomi, sosial budaya, agama, kepercayaan, moral, dan sebagainya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 membuat terjadinya krisis multidimensional. Banyak terjadi kerusuhan, pembakaran, penjarahan, pembunuhan, dan sebagainya. Peristiwa tersebut membuat stabilitas dalam negeri bangsa Indonesia menjadi kacau.
Berikut ini beberapa krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, dilansir dari laman Mistikkita.blogspot.co.id. Simak yuk!
1. Krisis Politik
Setahun sebelum pemilihan umum direncanakan pada bulan Mei 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintahan yang didukung oleh Golkar (Golongan Karya), berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima kali pemilihan umum sebelumnya. Di lain pihak, tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru oleh masyarakat makin berkembang.
Setahun sebelum pemilihan umum direncanakan pada bulan Mei 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintahan yang didukung oleh Golkar (Golongan Karya), berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam lima kali pemilihan umum sebelumnya. Di lain pihak, tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru oleh masyarakat makin berkembang.
Pemerintahan Orde Baru dianggap bersikap otoriter dan tertutup dalam berpolitik nasional. Kekuatan partai Golkar dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru untuk mengamankan kekuasaanny.a. Dua partai politik lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dikendalikan oleh pemerintah. Akibatnya peran kontrol politik dua partai tersebut terhadap kebijakan pemerintah tidak berfungsi sama sekali. Pemerintahan Orde Baru selalu melakukan intervensi terhadap kehidupan internal partai politik. Intervensi tersebut dilakukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini diperkokoh dengan keluarnya lima paket undang-undang, yaitu:
a. UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum;
b. UU No. 2/1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenag DPR/MPR;
c. UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan karya;
d. UU No. 4/1985 tentang Referendum;
e. UU No. 5/1985 tentang Organisasi Massa.
Sikap pemerintah Orde Baru yang otoriter, tertutup, dan tidak demokratis serta merebaknya KKN menimbulkan krisis kepercayaan di dalam masyarakat. Gejala ini mulai tampak dalam pemilu 1992 yang ditandai dengan suara Golkar berkurang cukup drastis. Sejak tahun 1996, ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru mulai muncul. Munculnya tokoh vokal seperti Amien Rais serta lahirnya gerakan mahasiswa makin memperbesar keberanian masyarakat. Masyarakat mulai berani melakukan kritik tajam terhadap pemerintahan Orde Baru. Kritik tersebut antara lain mengenai masalah dwifungsi ABRI, praktik KKN, pelanggaran HAM, pratik monopoli, dan lima paket Undang-Undang Politik.
Setelah pemilihan umum 1997, rekayasa-rekayasa politik terus dibangun oleh pemerintah Orde Baru. Akibat rekayasa tersebut, Pasal 2 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 2 UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Namun dalam kenyataanya, kedaulatan ada di tangan sekelompok orang tertentu. Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa. Sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila anggota DPR/MPR terdiri atas para istri, anak, dan kerabat dekat para pejabat negara.
Kabinet Pembangunan VII dibentuk setelah Sidang Umum MPR bulan Malet 1998. Kabinet ini dianggap masih membawa nilai-niali korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai tekanan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto makin rneluas. Tekanan tersebut dilakukan oleh para mahasiswa dan kaum intelektual sejak bulan April 1998.
2. Krisis Moneter
Pada awal Juli 1997, Negara Thailand dilanda krisis moneter. Krisis ini memengartihi nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah dengan dolar menurun drastis.
Nilai rupiah yang semula berada pada level Rp4.850/dollar AS mengalami penurunan nilai pada tahun 1997. Pada bulan Januari 1998, penurunan nilai rupiah mencapai Rp17.000/dollar AS. Nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi (penurunan nilai) lebih dari 80 persen. Hal ini mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok menjadi sangat tinggi. Penurunan nilai rupiah juga mengakibatkan nilai ekspor menjadi merosot. Akibatnya devisa negara mengalami penurunan yang luar biasa.
Total utang luar negeri negara per Maret 1998 mencapai 138 milyar dollar AS. Sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta dan dua pertiganya merupakan jangka pendek. Sebanyak 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS. Keadaan ini akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang. Merosotnya nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. Angka-angka RAPBN dinilai tidak realistis.
Merosotnya nilai mata uang rupiah memicu keadaan panik tentang akan habisnya persediaan bahan makanan sehari-hari. Presiden Soeharto akhirnya meminta bantuan sarana penyelamatan kepada International Monetary Fund (IMF) berjumlah US$43 miliar. Sudah tepatkah langkah Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada saat itu?. Perjanjian dengan IMF dilakukan pada bulan Oktober 1997. Akibat perjanjian tersebut memaksa pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan-pembaruan kebijakan. Di antaranya, penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Usaha ini ternyata tidak membawa suatu pemecahan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah barn.
Di tengah kondisi yang tidak menentu, Presiden Soeharto justru mengeluarkan pernyataan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya tersebut menjurus pada ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian dengan IMF. Perjanjian tersebut berisi 50 butir kesepakatan. Situasi tarikmenarik antara pemerintah dan IMF menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia makin memburuk.
3. Krisis Ekonomi
Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia, khususnya Asia Tenggara. Krisis moneter yang berkepanjangan, akhirnya mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan:
a. kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah,
b. pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir 1997,
c. pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank bermasalah lainnya,
d. perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo,
e. angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali, dan
f. persediaan sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin tinggi.
4. Krisis Sosial
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi mendorong perilaku negatif dari masyarakat. Sepanjang tahun 1996, telah terjadi pertikaian sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Pada bulan Oktober 1996 terjadi pertikaian di Situbondo (Jatim). Bulan Desember 1996 terjadi pertikaian di Tasikmalaya (Jabar) dan Sanggau Ledo yang meluas ke Singkawang dan Pontianak (Kalbar). Ketegangan politik terus berlanjut sampai menjelang pemilu tahun 1997. Ketegangan tersebut berubah menjadi konflik antaretnik dan agama. Pada bulan Maret 1997, terjadi konflik di Pekalongan (Jawa Tengah).
Saat krisis ekonomi makin dalam, muncul gangguan-gangguan sosial di masyarakat. Pada bulan-bulan pertama tahun 1998, terjadi kerusuhan-kerusuhan anti-Cina di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok Cina/Tionghoa merupakan sasaran kemarahan masyarakat. Hal itu karena kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai krisis ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi. Badai ekonomi membawa pengaruh terhadap proses suatu perubahan selanjutnya.
5. Krisis Hukum
Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik, juga terjadi krisis di bidang hukum (peradilan).
Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik.pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Pelanggaran tersebut merupakan dampak pendekatan keamanan yang dilakukan ABRI dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.
